JAKARTA--Keinginan tenaga honorer terutama yang berusia di
atas 35 tahun untuk diangkat menjadi CPNS buyar sudah. Ini menyusul dengan
adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materiil
UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diajukan oleh Rochmadi
Sularsono, PNS asal Ponorogo dan tiga tenaga honorer yaitu Wahid Ahmad Nahrowi,
Siti Murijstul Khadijah, serta Iva Fitria.
Dalam permohonannya, para pemohon meminta agar majelis hakim
konstitusi membatalkan pasal dalam UU ASN yang menyebutkan batasan umur menjadi
CPNS 35 tahun, karena dianggap bertentang dengan UUD 1945 Pasal 27.
"Kami kecewa dengan keputusan MK, karena banyak honorer
yang sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun usianya sudah di atas 35
tahun. Apa tidak ada rasa kemanusiaan di para petinggi negara ini, sampai
harapan kami menjadi CPNS harus buyar," kata Ketua Tim Investigasi Forum
Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Riyanto Agung Subekti alias Itong kepada JPNN saat
dimintai tanggapannya soal keputusan MK yang dibacakan majelis hakim pada Rabu
(26/8).
Dalam putusan MK untuk uji materiil register perkara No 27,
terkait beberapa pasal UU ASN (pasal 2, 6, 61, 66, 136, 137), termasuk
adanya perlakuan diskriminatif terhadap tenaga honorer yang melewati
batas usia yang disyaratkan dalam pengangkatan PNS, Ketua MK Arief
Hidayat menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (permohonan pemohon
kabur dan tidak memenuhi syarat formal)?.
Mahkamah berpendapat, pemohon tidak memberikan argumentasi
tentang pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945.
Bahkan pemohona juga dinilai tidak menunjukkan argumentasi bagaimana
pertentangan antara pasal yang diujikan dengan pasal-pasal yang menjadi dasar
pengujiannya dalam UUD 1945.
Mahkamah juga menilai pemohon tidak menguraikan mengenai
inskonstitusional norma, tetapi lebih banyak menguraikan kasus konkrit yang
dialaminya. Bahkan meskipun Mahkamah sudah memberikan nasihat agar pemohon
memperbaiki permohonan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, namun permohonan
pemohon tetap seperti semua.
"Mahkamah berpendapat, permohonan pemohon kabur dan
tidak memenuhi syarat formal permohonan dan Mahkamah menyatakan tidak perlu
mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan pemohon," tegas Ketua MK
Arief Hidayat saat membacakan amar putusannya. (esy/jpnn)
Postingan
CERITA KISAH SUKSES SAYA JADI PNS
BalasHapusAssalamu Alaikum wr-wb, perkenalkan saya seorang guru honorer di Kalimantan Timur, saya ingin mempublikasikan KISAH KESUKSESAN saya menjadi seorang PNS. saya ingin berbagi kesuksesan keseluruh pegawai honorer di instansi pemerintahan manapun, saya mengabdikan diri sebagai guru disebuah desa terpencil, dan disini daerah tempat saya mengajar hanya dialiri listrik tenaga surya, saya melakukan ini demi kepentingan anak murid saya yang ingin menggapai cita-cita, Sudah 9 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah 4 kali mengikuti ujian, dan membayar 70 jt namun hailnya nol uang pun tidak kembali, bahkan saya sempat putus asah, pada suatu hari sekolah tempat saya mengajar di SD NEGERI 009 di banjarmasin mendapat tamu istimewa dari salah seorang pejabat tinggi dari kantor BKN pusat karena saya sendiri mendapat penghargaan pengawai honorer teladan, disinilah awal perkenalan saya dengan beliau, dan secara kebetulan beliau menitipkan nomor hp pribadinya 0853-2174-0123 dan 3 bln kemudian saya pun coba menghubungi beliau dan beliau menyuruh saya mengirim berkas saya melalui email, Satu minggu kemudian saya sudah ada panggilan ke jakarta untuk ujian, alhamdulillah berkat bantuan beliau saya pun bisa lulus dan SK saya akhirnya bisa keluar,dan saya sangat berterimah kasih ke pada beliau dan sudah mau membantu saya, itu adalah kisah nyata dari saya, jika anda ingin seperti saya, anda bisa Hubungi Bpk DR HERMAN M.si No Hp 0853-2174-0123. siapa tau beliau masih bisa membantu anda, Wassalamu Alaikum Wr Wb